keberadaan komnas ham indonesia sangat penting karena berbagai alasan

TranslatePDF. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan Untukmelindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara membentuk satu komisi yang bernama Komnasham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Artinya, keberadaan lembaga negara bernama Komnas Hak Asasi Manusia itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. PembentukanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampaidengan pasal 99. Profll Komnas HAM ini selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Tahun 1999 Komnas HAM (Jakarta: Komnas HAM,1999), him 6, dan Laporan Tahun 2000 Komnas HAM (Jakarta; Komnas HAM, 2000), him 5-6. *Laporan Tahun 1999, Ibid., him 7-8. ®Meriurut Laporan KOMNAS HAM tahun 2000, meskipun dalam UU No. 39/1999 tentang HAM telah Tigabudaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut Geertz: 1. Budaya politik abangan. Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia. Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus. 2. Freund Flirtet Ständig Mit Anderen Frauen. - Berikut fungsi dan tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM tengah disorot setelah merekomendasikan Polri untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang diduga dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Hal itu tertuang dalam laporan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang diserahkan ke kepolisian, Kamis 1/9/2022. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dikutip dari Komnas HAM didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Baca juga Susno Duaji Kritik Rekomendasi Komnas HAM, Sebut Picu Kegaduhan hingga Lewati Batas Tujuan Komnas HAM Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 50 tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia, tujuan dari Komnas HAM adalah sebagai berikut 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Baca juga Komnas HAM Ungkit Lagi Isu Pelecehan, Putri Candrawathi Dinilai Punya Bahan Tarik Simpati Publik Fungsi Komnas HAM Menurut Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berikut penjelasannya. A. Fungsi Pengkajian dan Penelitian - Mengkaji dan meneliti berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merupakan lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain. Dasar pembentukan Komnas HAM ialah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pdf.Pada mulanya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Seiring dengan runtuhnya Orde Baru dan meletupnya gerakan reformasi 1998, kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara lantas semakin kuat dengan penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. UU yang sama pun mengatur fungsi lembaga tersebut. Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi Hak Asasi Manusia."Sementara Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan bahwa tujuan pembentukan Komnas HAM adalah sebagai berikut1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang Terbentuknya Komnas Ham Mengutip materi kursus HAM untuk pengacara berjudul "Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" yang ditulis Sriyana, ide didirikannya Komnas HAM mencuat pada tahun 1991. Tepatnya pada Januari 1991, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bersama PBB membuat Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia di Jakarta. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi untuk membentuk sebuah institusi negara yang khusus menangani penegakan HAM. Pendirian institusi khusus itu dinilai perlu dilakukan karena penegakan HAM di Indonesia belum dijalankan dengan baik. Pelanggaran HAM, seperti penangkapan orang yang tidak sah, penculikan secara paksa, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya masih kerap terjadi. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Keppres no. 50 tahun 1993 sebagai tindaklanjut dari rekomendasi tersebut. Keppres 50/1993 itu berisi perintah pembentukan sebuah komisi nasional bernama Kominis Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Dalam Keppres tersebut, dijelaskan bahwa pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk membantu pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia guna mendukung tujuan dari pembangan nasional. Tujuan dan fungsi Komnas HAM kemudian dikukuhkan dan diperkuat lewat penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan terbitnya UU tersebut, posisi Komnas HAM menjadi lebih kuat, terutama dari segi dasar 39/1999 juga menjelaskan bahwa anggota Komnas HAM terdiri dari 35 orang yang dipilih oleh DPR atas rekomendasi anggota Komnas HAM sebelumnya. Anggota Komnas HAM memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya boleh dipilih sekali didirikan pada tahun 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Berdasar UU tersebut, syarat menjadi anggota Komnas HAM adalah memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusiannya; berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; atau berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan dari lembaga swadaya masyarakat atau kalangan perguruan tinggi. Infografik SC Wewenang Komnas HAM. Tugas dan Wewenang Komnas HAM UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM. Berdasarkan pasal 89 UU 39/1999, sejumlah tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Perdamaian kedua belah pihak; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Mengutip publikasi resmi Komnas HAM, selain sejumlah tugas dan wewenang di atas, seperti diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga memuat pelanggaran HAM yang ada kewenangan khusus lain yang diberikan kepada Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan khusus Komnas HAM tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan menukil buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI terbitan Kemendikbud, Komnas HAM punya wewenang khusus guna menyukseskan pelaksanaan HAM di Indonesia, yakni Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM. Menyelesaikan persoalan HAM secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. - Pendidikan Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Addi M Idhom Bagi seorang warga negara anda bisa melihat perbedaan hukum nasional dan hukum kolonial, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali kewajiban yang harus dilakukan dan dijunjung tinggi. Melakukan kewajiban sebagai warga negara tentunya memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi salah satu dasar terbentuknya kewajiban- kewajiban sebagai warga Negara. Tentunya tujuan tersebut meliputi kesejahteraan masyarakat, kemajuan Negara, ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjalankan dan menjunjung tinggi kewajiban sebagai warganegara, tentunya kita sebagai warga negara juga memiliki hanya sebagai warganegara tetapi hak sebagai manusia yaitu Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM. Berbeda dengan kewajiban, HAM merupakan prinsip dan norma berdasarkan standar dari sebuah perilaku manusia. HAM ini dilindungi secara hukum dan HAM juga sebuah hal mutlak dimana merupakan sebuah hak dasar sebagai manusia. Sama dengan kewajiban sebagai seorang manusia dan anda juga bisa melihat hukum keuangan negara, HAM melekat pada diri manusia terlepas dari bangsa, bahasa, agama, asal- usul, lokasi, etnis, dan berbagai status lainnya secara universal. Dengan adanya HAM yang melekat pada setiap warganegara di Indonesia, maka dibentuklah sebuah lembaga hukum perlindungan dan badan pengurus HAM di Indonesia yaitu Komnas HAM di Indonesia merupakan sebuah lembaga Negara yang bersifat mandiri dengan kedudukan setingkat dengan lembaga Negara lainnya. Adapun fungsi utama dari terbentuknya Komnas HAM yaitu sebagai lembaga Negara yang melaksanakan penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM di Indonesia. Dasar dari terbentuk dan fungsi dari Komnas HAM yaitu Undang- Undang Pasal 1, Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sendiri dibentuk pada 1993 berdasarkan keputusan presiden, ini juga menjadi landasan memperkokoh berdirinya Komnas presiden nomor 50 tahun 1993 yang menyangkut tentang HAM dan memiliki tugas sebagai salah satu lembaga Negara. Dalam menjalankan tugas berbeda dengan hak dprd, Komnas HAM memiliki beberapa komponen yaitu sidang paripurna dan sunkomisi. Sedangkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Komnas HAM, adapun struktur keanggotaannya dipimpin oleh ketua Komnas HAM dan sebagai salah satu unsur pelayanan masyarakat Komnas HAM memiliki sekertariat jenderal. Dalam memilih ketua tentunya tidak bisa sembarangan, ada aturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan. Untuk saat ini jabatan ketua Komnas HAM dipersingkat menjadi 1 ini dimulai sejak 2012 lalu dimana ini berawal dari adanya sebuah perdebatan dan gejolak mengenai masa jabatan dari ketua Komnas HAM yang sebelumnya 2,5 tahun. Dan di tahun 2013 dan hingga kini anda bisa melihat hubungan hukum adat dan pancasila, ketua Komnas HAM hanya memiliki masa jabatan 1 tahun sekali saja. Sedangkan untuk para anggota Komnas HAM, berdasarkan keputusan presiden nomor 50 para anggota Komnas HAM dipilih secara langsung oleh ketua Komnas Komnas HAM Selain didasari oleh keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 tentang komnas HAM, ada beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar. Undang- Undang no. 39 tahun 1999 telah menjadi salah satu dasar Komnas HAM dimana UU ini menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, tugas, dan wewenang Komnas HAM. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa Komnas HAM juga berwewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM. Dengan ini juga maka dikeluarkanlah UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dimana Komnas HAM merupakan lembaga penyelidik terhadap kasus pelanggaran berat melakukan penyelidikan, Komnas HAM akan membentuk sebuah tim khusus penyelidik kasus yang terdiri atas Komnas HAM serta beberapa unsur masyarakat seperti saksi dan beberapa orang dari daerah sekitar. Adapula Undang- Undang no. 40 tahun 2008, UU ini berisi tentang adanya penghapusan Ras dan Etnis yang mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan dari Komnas HAM. Pengawasan yang dimaksud yaitu serangkaian tindakan oleh Komnas HAM untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan dilakukan secara berkala atau insidentil dengan memantau, menilai, mencari fakta ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis. Selain itu berdasarkan UU, Komnas HAM juga memiliki beberapa tujuan seperti pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM dengan kondisi yang perlindungan dan penegakan HAM untuk mengembangkan pribadi masyarakat Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang dua tujuan dari Komnas HAM berdasarkan UU pasal 75 tentang HAM dalam menjalankan tujuannya sebagai lembaga Negara. Komnas HAM juga dilengkapi dengan kelengkapan seperti sidang Paripurna. Ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM, dalam menjalankan sidang Paripurna harus dihadiri oleh seluruh anggota Komnas HAM. Adapun tujuan dari melaksanakan sidang Paripurna yaitu menetapkan tata tertib, proker, dan mekanisme kerja Komnas Nasional Kelengkapan lainnya pada Komnas HAM sebagai lembaga Negara yaitu adanya Sub- Komisi, ini merupakan bagian dari Komnas HAM yang beranggotakan beberapa orang untuk menjalankan berbagai fungsi dalam kegiatan Komnas HAM. Ada dua Sub- Komisi pada Komnas HAM yaitu Sub pemajuan HAM dan Sub penegakan. Sub pemajuan HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sedangkan untuk Sub penegakan memiliki fungsi pemantauan, penyelidikan, dan anggota, ketua, sidang paripurna, dan sub- komisi, dalam menjalankan hak dan kewajiban Komnas HAM juga memiliki instrumen. Adanya instrumen HAM ini berkepentingan dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan tujuan Komnas HAM. Ada dua jenis instrumen HAM yang digunakan oleh Komnas HAM yaitu nasional dan internasional. Berikut merupakan instrumen- instrumen Komnas 1945 dan AmandemennyaTap MPR No. XVII/ MPRUU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik SosialUU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAMUU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAMUU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Perundang- Undangan Terkait HAMInstrumen InternasionalDeklarasi Universal HAM 1948Piagam PBB 1945Kovenan Internasional Hak Sipil dan PolitikInstrumen HAM InternasionalKovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaHak- Hak Komnas HAM di Indonesia Itulah instrumen- instrumen dalam Komnas HAM berbeda dengan tujuan sosialisasi ham, selain itu sebagai lembaga Negara Komnas HAM juga memiliki hak dan kewajiban Komnas HAM. Hak Komnas HAM ini ada untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar dapat berjalan sesuai rencana berdasarkan peraturan perundang- undangan. Dan berikut merupakan tiga hak- hak Komnas HAM sebagai salah satu lembaga UsulanHak komnas HAM yang pertama yaitu menyampaikan usulan pribadi mereka saat sidang Paripurna berlangsung. Usulan yang disampaikan harus masuk akal dan berdasarkan SuaraHak kedua Komnas HAM yaitu memberikan suara ketika diadakan pemilihan ketua dan wakil Komnas Calon AnggotaDalam tiap periode berbeda dengan cara menghargai jasa pahlawan, pasti ada pemilihan anggota baru dalam setiap divisi di Komnas HAM. Untuk itu bagi calon anggota Komnas HAM dapat mengajukan diri menjadi Komnas HAM Itulah tiga hak utama menjadi Komnas HAM, selain itu dalam mendapatkan hak- haknya juga harus menjalankan kewajiban sebagai Komnas HAM. Dalam hak dan kewajiban Komnas HAM, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan jika menjadi anggota Komnas HAM. Berikut merupakan kewajiban- kewajiban Komnas BerpartisipasiKomnas HAM harus aktif berpartisipasi dalam semua jenis kegiatan berkaitan dengan HAM di Indonesia. Hal ini telah ditetapkan dalam perundang- undangan dan wajib dilakukan untuk mencapai tujuan Komnas Aturan Perundang- UndanganKomnas HAM dibentuk atas dasar perundang- undangan, untuk itu wajib bagi seluruh anggotanya untuk menaati perundang- undangan. Dengan memegang teguh perundang- undangan maka komnas HAM mampu mencapai tujuannya. Apabila ada pelanggaran terhadap perundang- undangan maka akan diberikan sanksi dan KerasahasiaanWajib hukumnya Komnas HAM untuk menjaga kerahasiaan setiap kasus dan berbagai dokumen mengenai HAM untuk menjaga kehormatannya di mata masyarakat. Ini sangat penting karena Komnas HAM merupakan salah satu lembaga Negara yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan dan membela Perlindungan dan Penegakan HAMKomnas HAM wajib melakukan peningkatan terhadap perlindungan HAM berbeda dengan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak konstitusional, dimana Komnas Ham melindungi seluruh HAM warga Negara Indonesia. Perlindungan dan penegakan HAM dilakukan tanpa memandang adanya status setiap masyarakat Kewajiban dan HAMSebagai lembaga perlindungan HAM, maka Komnas HAM wajib untuk menghormati kewajiban setiap masyarakat di Indonesia terhadap HAM. Untuk itu Komnas HAM wajib memberikan perlindungan serta dukungan bagi setiap masyarakat di Indonesia dengan membantu mereka menemukan solusi dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan HAMDemi mencapai tujuan serta menjalankan fungsi- fungsinya maka Komnas HAM harus bisa memperjuangkan HAM setiap masyarakat. Komnas Ham harus bisa membela korban dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berdasarkan pada UU yang hak dan kewajiban Komnas HAM secara rinci, dengan informasi yang dapat kami sampaikan. Tidak hanya mempelajari apa hak dan kewajiban Komnas HAM saja, anda juga harus tahu betapa pentingnya tugas dan fungsi Komnas HAM di Indonesia saat ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan anda. Pastikan anda mempelajari materi di atas dengan cermat untuk mendapatkan wawasannya. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pada hari ini diperingati berdirinya Komnas Ham di Indonesia tepatnya pada tanggal 7 juni 1993. Sehingga sudah berumur 30 tahun berdirinya komisi ini. Sudah banyak kasus yang diselesaikan dan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Namun masih banyak yang dapat diselesaikan karena sangat berkaitan dengan kepentingan para pemegang kekuasaan di negeri Indonesia saja mulai kasus peristiwa tahun 1965 - 1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982 - 1985, peristiwa kerusuhan tahun 1998, peristiwa Wamena Papua tahun 2003, kasus perdagangan dan perbudakan manusia di rumah Bupati Langkat Sumatera Utara tahun 2002, sampai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Hutabarat oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo. Dan terakhir adalah kasus penganiayaan David Ozora yang sedang disidangkan. Tentunya kasus kasus yang terjadi ini harus berpihak kepada rakyat bukan kepentingan pada pemegang kekuasaan di negeri ini. Apalagi Komnas Ham merupakan lembaga independen tidak boleh diintervensi oleh pemerintah demi kepentingannya. Bila hal ini dilanggar maka lebih baik Komnas Has dipertimbangkan pendiriannya karena sudah menyimpang dari tujuan dan fungsi pendiriannya. Ketua Komnas Ham harus bertindak tegak dan berpihak kepada pemerintah atau oknum yang mementingkan pribadi dan golongan saja dengan mengorbankan orang lain. Sadarilah dengan hati nurani bahwa HAm merupakan hal yang urgen dalam sebuah negara seperti Indonesia apalagi PBB sangat tegas terhadap hal ini. Marilah kita bersama menghancurkan oknum atau kelompok tertentu yang akan melakukan pelanggaran HAM demi kepentingan mereka. Semoga rakyat Indonesia merasa damai beradav di negeri ini. Lihat Kebijakan Selengkapnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Mungkin ini pertanyaan yang aneh, namun mengapa HAM 'seolah' penting?Murid SMP yang dipukul gurunya lalu murid tersebut berkoar-koar tentang HAMWarga Net yang sindir sana-sini lalu secara mendadak menjadi filosof HAMUmat Agama tertentu yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan dan jika dilarang kemudian berbicaraa tentang kesetaraan HAMAda apa dengan HAM? Jika jawabannya untuk memanusiakan manusia, lalu mengapa penting?Murid SMP yang dipukul tetap bisa hidup dan malah mendapatkan pelajaran berhargaWarga Net dengan segala caciannya yang tidak bermakna, bukankah menandakan ada yang salah dengan pemikirannya?Umat Agama yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan bukankah sudah disediakan tempat lain yang memang sesuai fungsinya?Apa yang kemudian kita lupakan tentang HAM? Mengapa sekarang HAM terasa seperti tameng bagi oknum-oknum tertentu untuk melindungi dirinya dari kesalahan. Menurut Valina Singka Subekti melalui juru bicaranya F-UG dalam naskah komprehensif UUD 1945, sesungguhnya negara berdiri karena masyarakat memerlukan organisasi yang dapat mengatur mereka sehingga menghasilkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan. Rakyat kemudian melakukan perjanjian atau kontrak sosial untuk melimpahkan kedaulatannya agar diatur oleh sekelompok orang yang saat ini kita sebut Pemerintah. Tentu saja, Pemerintah memiliki kekuasaan, namun kita harus tahu bahwa kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Maka dicantumkanlah mengenai HAM dalam konstitusi sebagai dasar bernegara untuk melindungi masyakat dari kekuasaan tersebut. Lalu mengapa HAM itu penting? Mudahnya begini, agar semua manusia dapat mengisi perutnya yang lapar tanpa tekanan, agar kita dapat berbicara tanpa menghadapi moncong senjata, agar ketika bagun pagi kita kita tidak melihat meriam di depan mata atau bahkan ledakan dimana-mana, agar kita tidak harus 'membayar' hanya untuk bernafas, agar manusia menjadi manusia yang dapat membedakan dirinya daripada manusia yang bukan manusia. Beberapa ajaran agama percaya bahwa hidup hanya sekali. Bahkan jika hidup tidak 'hanya sekali' sekalipun, waktu ini, priode ini, peristiwa ini, tepat pada saat ini tidak akan bisa ada lagi. Begitulah kiranya HAM menjadi batasan manusia, untuk memaksimalkan 'situasi ini'. Jika HAM memang penting, maka seberapa pentingkah itu? Sangat penting hingga harus dicantumkan dalam seluruh batang tubuh dasar negara kita UUD 1945. Selain itu secara eksplisit HAM diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A hingga 28I dengan satu pasal penutup yakni 28J sebagai bentuk kewajiban terhadap pasal-pasal lainnya. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain dalam artian tidak ada HAM yang sebebas-bebasnya. HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang contoh, ketentuan adanya hukuman mati dalam berbagai undang-undang merupakan pembatasan terhadap hak hidup dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang sejatinya merupakan 'hak yang tidak dapat dibatasi', namun karena seseorang telah melanggar hak orang lain maka menurut Utrech diperbolehkan untuk 'membatasi' hak orang tersebut. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Selain itu pembatasan dimaksudkan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban kita tidak boleh memberikan kebebasan atas nama hak asasi manusia untuk sebebas-bebasnya tanpa menghormati hak orang lain. Pembatasan dibenarkan asal ditetapkan dengan undang-undang dan dengan syarat tertentu seperti dimaksud di atas. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya

keberadaan komnas ham indonesia sangat penting karena berbagai alasan